MEMBANGUN KEMANDIRIAN MASYARAKAT TANI HUTAN KEMASYARAKATAN MELALUI PENGUATAN PERAN STAKEHOLDERS DALAM PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN

  • Dian Kagungan Universitas Lampung
  • Yulia Neta Universitas Lampung
  • Hari Kaskoyo Universitas Lampung
Keywords: Membangun Kemandirian, Petani Hutan Kemasyarakatan, Peran Stakeholder, Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan

Abstract

Semangat untuk percepatan Program Community Base Forest Management (CBFM) melalui skema hutan kemasyarakatan walaupun sudah berjalan lebih baik tetapi masih banyak mengalami kendala. Tidak hanya dibutuhkan pendampingan di tingkat lapang dan fasilitas yang diberikan Pemerintah Kabupaten atau Provinsi namun yang tidak kalah penting adalah dukungan politisi legsilatif di dalam hal anggaran dan komitmen kepastian hak pengelolaan masyarakat di dalam kawasan hutan.Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.13/Menhut-II/2011 juncto Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.88/Menhut-II/2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Men LHK/Setjen/Kum. 1/2016 tentang Perhutanan Sosial.


Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan tidak dapat dilakukan oleh petugas kehutanan atau Kesatuan Pengelola Hutan Lindung (KPHL saja), tetapi dibutuhkan dukungan dan komitmen para pihak dalam penyelenggaraannya. Dalam penyelenggaraan program Hutan kemasyarakatan ada beberapa hal yang perlu menjadi komitmen bersama, yakni (1) penyelenggaraan hutan kemasyarakatan (Hkm) harus sesuai dengan paradigma, visi dan misinya, dan (2) implikasi penyelenggaraan hutan kemasyarakatan yang terkait terhadap kebutuhan-kebutuhan yang muncul antara lain: ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pelatihan terhadap petani Hutan kemasyarakatan, biaya/anggaran, kelembagaan, dukungan politik, sumberdaya, dan lain-lain. Para pihak yang diharapkan
berkomitmen adalah Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat, Kelompok Tani Hutan (KTH), pemegang izin Hutan kemasyarakatan dan pihak lain.


Legitimasi, kepastian pengelolaan diakui dan harus dibuktikan dengan adanya perizinan IUPHkm (Izin Usaha Pengelolaan Hutan kemasyarakatan). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah membangun kemandirian petani hutan kemasyarakatan melalui penguatan peran stakeholder yang concern terhadap kebijakan pemanfaatan hutan kemasyarakatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, data dipetik melalui key informan yang relevan dengan kajian penelitian ini. Lokasi penelitian ini di Kabupaten Lampung Tengah dan
Kabupaten Lampung Utara, Propinsi Lampung. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah (1) Implementasi kebijakan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Utara dengan melaksanakan Peraturan Menteri Kehutanan No 37 Tahun 2007 dan perubahanperubahannya, juncto Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial yaitu dengan
memberikan akses kepada masyarakat yakni dengan melibatkan masyarakat untuk mengelola hutan; (2) Kolaborasi antar stakeholders dalam pengelolaan Hutan kemasyarakatan belum berjalan optimal, antara lain disebabkan belum adanya kerjasama kelembagaan antar instansi terkait; (3) Khusus untuk program-program perhutanan sosial yang berada di dalam kawasan hutan, pada hakikatnya posisi hierarki yang berlaku tidak bersifat simetris. Artinya posisi dan peran serta kewenangan pemerintah selalu dalam struktur yang lebih tinggi dan dominan dibandingkan posisi dan peran masyarakat, sehingga pertukaran sosial yang berkembang menjadi tidak seimbang. Dalam posisi ini, akar konflik terletak bukan pada masalah atau kepentingan tertentu yang dapat memisahkan pihak-pihak yang terlibat, tetapi terletak dalam struktur dan hubungan antar mereka (Miall, et al., 2002). Satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik jenis ini adalah mengubah strukturnya, tetapi hal ini tidak menjadi keinginan pihak yang kuat/Departemen Kehutanan. Domain lama yang masih sering
menghinggapi pihak pengelola/Departemen Kehutanan adalah kepemilikan mutlak terhadap aset dan hasil dari kawasan hutan. Masyarakat sekitar hutan sering dianggap sebagai sebuah entitas yang dapat mengganggu proses pengelolaan kawasan hutan sehingga seringkali diposisikan sebagai musuh, pihak yang bertanggung jawab terhadap perambahan kawasan hutan dan perusak lingkungan (Li, 2002). Saran/rekomendasi yang penting sehubungan dengan kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) Kendala dalam pengajuan ijin kelola hutan kemasyarakatan adalah urusan birokrasi yang di rasa masih rumit. Di Kabupaten Lampung Tengah sendiri belum semua kelompok memperoleh izin usaha pengelolaaan hutan kemasyarakatan (IUPHKm)l; (2) Belum terciptanya sebuah trust atau rasa saling percaya dan terciptanya tarik-menarik kepentingan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan kemasyarakatan melalui kegiatan pemberdayaan ini. Belum terciptanya trust antar stakeholders merupakan kendala yang paling berpengaruh terhadap belum optimalnya proses kolaborasi, karena dalam mewujudkan kolaborasi yang baik dan seimbang dibutuhkan sikap saling percaya dari masing-masing pihak yang terlibat, sehingga segala sesuatu dapat dilakukan secara bersama; (3) Mengubah struktur yang masih sering menghinggapi pihak pengelola/Departemen Kehutanan adalah kepemilikan “mutlak” terhadap aset dan hasil dari kawasan hutan. Masyarakat sekitar hutan sering dianggap sebagai sebuah entitas yang dapat mengganggu proses pengelolaan kawasan hutan sehingga seringkali diposisikan sebagai musuh, pihak yang bertanggung jawab terhadap perambahan kawasan hutan dan perusak lingkungan.

Published
2020-01-03